Intervensi OPD, Banggar DPRD Sumbar Wanti-wanti TPSM

PADANG – Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menyorot tugas pokok dan fungsi Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM) Pemeritah Provinsi (Pemprov). Unsur tersebut, dinilai terlalu memiliki intervensi dalam jalannya roda birokrasi di lingkungan OPD Pemprov.

Anggota Banggar DPRD Sumbar Hidayat saat rapat pembahasan lanjutan arah kebijakan anggaran 2023 bersama TAPD Pemprov Sumbar, Selasa (10/5) mengatakan, Ketua Bappeda Sumbar Medi Iswandi pernah mengatakan salah satu fungsi TPSM membantu gubernur dan wakil dalam mengerjakan hal-hal teknis, namun hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Baca juga: Wawako Pekanbaru Kunker ke Bukittinggi, Ini Alasannya

“Dasar hukumnya apa, kenapa TPSM diberikan kewenangan untuk membantu gubernur dalam hal-hal teknis. Ini menjadi pertanyaan bagi kita, ” kata Hidayat yang juga ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar itu.

Bercermin dari pembentukan tim yang menyerupai TPSM di Ibu Kota Jakarta, mereka hanya sebatas memberikan masukan kepada gubernur, tidak bisa langsung dalam teknis pelaksanaan program kerja OPD. Di sisi lain honor tim yang dibentuk Anies di Jakarta diambil dari upah pungut gubernur.

Baca juga: Safari Subuh Pemprov Jambi dan Gebernur Sumbar Buya Mahyeldi : Sangat Inspiratif

“Pertanyaannya, TPSM Sumbar gajinya diambil dari mana apakah mereka bekerja sukarela untuk gubernur, ” katanya.

Dia berharap keberadaan TPSM harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. Jangan aneh-aneh menjalankan pemerintah daerah, TPSM tidak hanya mengintervensi namun juga mengganggu jalanya roda birokrasi Pemprov.

Baca juga: Kota Padang Mulai PTM 10 Januari 2022, Hendri Septa: Sekolah Atur Kepulangan Siswa

Sementara itu Novrizon menurut informasi yang dia terima keberadaan TPSM telah memberikan tekanan terhadap OPD di lingkungan Pemprov Sumbar. Bahkan mereka masuk hingga persoalan internal OPD, bagaimana kedudukan mereka sebenarnya, tidak satu dua kepala OPD yang mengeluhkan hal itu.

Ini mesti dipertanyakan, didaerah lain ada tim serupa tapi tidak terkesan mengganggu. “Harus dijelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan tim yang beranggotakan sembilan orang ini, ” katanya.

Baca juga: Satpol PP Padang Disiapkan Jadi Pasukan Elit

Dia mencontohkan pada rapat di Bappeda Sumbar beberapa waktu lalu, rapat itu yang memimpin adalah tim, itu sudah tidak benar, belum saat pertemuan di Hotel Balairung Jakarta salah satu dari mereka memaki dengan kasar pengelola hotel.

Sementara itu Sekertaris Daerah Provinsi Sumbar Hansastri mengungkapkan belum bisa menjelaskan secara rinci keberadaan tim ini, anggota TPSM memang di berikan SK oleh gubernur, namun dengan tugas yang mereka jalani masih belum diketahui dengan seksama.

Baca juga: Songsong Tahun 2022 Kementrian PUPR Siapkan Anggaran Rp. 5,1 Trilyun

Sejauh informasi yang diterima honor TPSM tidak dianggarkan, namun belum jelas hingga sekarang. (**)