LP-KPK dan LSM PETA,Mintak Jaksa Dan Polisi Awasi Sistim Lelang di Pemrov Sumbar

 Padang, – Ketua LSM PETA Provinsi Sumatera Barat Didi Someldi Putra meminta agar Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar untuk mengawasi jalannya pelaksanaan lelang paket kegiatan Unit tahun angggaran 2023, Pelayanan Barang dan Jasa Pemprov Sumbar.

Hal itu berkaitan dengan banyaknya paket lelang yang didapatkan oleh
Kelompok Kerja (Pokja) tertentu. Ia menduga adanya indikasi permainan dan mengkondisikan lelang paket Tersebut.

“Selama ini permainan itu kan selalu terjadi, sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan, jadi harus diawasi secara serius, ” kata Didi Someldi ke Publiksumbar.com beberapa waktu lalu.

Dia menyampaikan perilaku-perilaku miring yang tidak baik dari Kabag Pengadaan dan pegawai Lelang sudah semestinya dihentikan, jika tidak akan berdampak pada kondisi yang tidak saling meng’enak’kan terutama terhambatnya pembangunan.

Sementara itu, Ketua  LP-KPK Sumbar Ismail Novendra juga menyatakan sudah lama curiga adanya indikasi permainan dalam lelang.

“Contohnya penumpukan pada Pokja-pokja itu, kenapa bisa terjadi, ” katanya, Sampai saat ini tak ada Perubahan.

Ia mengaku sudah berusaha menghubungi kepala Biro Pengadaan namun tidak dijawab oleh yang bersangkutan. Namun ia berkomitmen mengawasi terus pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Sumbar.

“Saya tahu pejabat pengadaan itu sengaja ditempatkan di sana dan sudah ada keberatan dari OPD lain, kenapa yang bersangkutan bisa ditempatkan di situ, ” kata Ismail

Ia juga mengatakan siap mempertanggungjawabkan atas segala yang diungkapannya Kepada Media, Karena permainan busuk ini harus dihentikan demi kebaikan Pembangunan Sumbar ke depannya(***)